Kemenag RI: Kesimpulan Rakernas Kemenag 2014

Kesimpulan Rakernas Kemenag 2014 (1)
Bandung (Pinmas) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang berlangsung selama empat hari tanggal 6 – 9 Februari 2014 di Bandung resmi ditutup Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Minggu (9/2). Rakernas yang dihadiri oleh pejabat Eselon I, II, Pimpinan PTAN, Kakanwil Kemenag Provinsi, dan Kepala Balai menghasilkan sejumlah rekomendasi dan kesimpulan tentang Kebijakan dalam Pengelolaan KUA, Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Kebijakan di Bidang Pendidikan.

Kesimpulan tersebut yaitu;
(1) Ditjen Bimas Islam akan mengawal percepatan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Departemen Agama, khususnya Tarif Pencatatan Nikah. Termasuk percepatan revisi PMA Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk;

(2) PMA Nomor 13 Tahun 2012, apabila dibandingkan dengan Perpres 63/2011 terkait Struktur Organisasi di Kementerian Agama mengalami perubahan, yaitu: di bidang Urais dan Binsyar dalam struktur yang lama ada 5 seksi (Perpres 63/2011), sedangkan menurut PMA 13/2012 ada 4 seksi; Kankemenag Kab/Kota tipe A jumlah seksi tetap (5 seksi) padahal ada penambahan bidang Urais (mengacu Perpres 63/2011); Struktur Kabid Haji dan Kabid Bimas Islam yang bergabung di kanwil, cukup menyulitkan. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi beban tugas bidang Bimas Islam Pusat dan Daerah.

(3) Ditjen Bimas Islam akan melakukan koordinasi dalam rangka percepatan persetujuan Kementerian PAN dan RB mengenai Pembentukan KUA Kecamatan baru;

(4) Perlu ada kebijakan mengenai status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), baik di Jawa maupun di luar Jawa;

(5) Ditjen PHU akan melakukan serangkaian inovasi pelayanan jemaah haji untuk meningkatkan kualitas ibadah haji dan pelayanan, baik di embarkasi maupun di Arab Saudi yang meliputi: a. Meringankan beban jemaah dengan menyediakan kain ihram dan mukena dengan tulisan “INDONESIA” yang diberikan oleh Bank Penerima Setoran Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPS BPIH) kepada jemaah secara cuma-cuma; b. Pembayaran dam haji ditanggung oleh BPIH dengan melakukan kerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB);

(6) Ditjen PHU akan melakukan rehabilitasi dan revitalisasi asrama/embarkasi, sehingga menjadikan asrama haji lebih modern dan dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan umat;

 (7) Semua calon petugas haji akan dilakukan seleksi secara ketat dan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan serta memiliki kondisi fisik yang prima (usia di bawah 60 tahun). Termasuk, rekruitmen petugas kesehatan (TKHI) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan mengenai manasik haji dan doa-doa;

(8) Biaya operasional pelayanan haji di KUA dinaikkan dari Rp 4 juta menjadi Rp 5 juta. Begitu pula, fasilitas medis (tenaga medis dan alkes) di Makkah, Madinah, dan Armina akan ditingkatkan;

(9) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah di Arab Saudi dilakukan langkah-langkah: a. Keamanan jemaah haji di Haram ditingkatkan dengan mengaktifkan call center, ekspansi sektor khusus di Masjidil Haram; b. Jemaah haji di Arab Saudi akan dilengkapi dengan Tracking Electronic System untuk mengetahui posisi jemaah dan mempermudah pencarian jemaah yang tersesat; c. Kendaraan motor untuk pengantaran jemaah dan kursi roda akan diperbanyak; d. Diusahakan tambahan 24 toilet portabel di setiap maktab di Mina dan memberikan tikar mendong kepada jemaah yang memerlukannya pada waktu doa dan mabit di Armina; e. Bis salawat upgrade ditambah hingga dapat melayani 80% jemaah dari 60% sebelumnya; f. Setiap jemaah untuk semua maskapai akan memperoleh air zam-zam sebanyak 10 liter, sebelumnya hanya maskapai Saudi Airlane, sedangkan maskapai Garuda Indonesia hanya memperoleh 5 liter perjemaah.

(10) Ditjen Pendis akan melaksanakan implementasi kurikulum 2013 pada Juli 2014, baik pada Direktorat Madrasah maupun Direktorat PAIS;

(11) Ujian Nasional MI untuk tahun 2014 ditiadakan, sesuai dengan aturan terbaru, diganti dengan ujian MI yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi;

(12) Kebijakan Penegerian Madrasah//SMTK/SMAK menunggu terbitnya PMA tentang Pendirian Madrasah/SMTK/SMAK baru dan Penegerian Madrasah/SMTK/SMAK yang dikelola masyarakat. (dm/dm).

Kesimpulan Rakernas Kemenag 2014 (2)
Bandung (Pinmas) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang berlangsung selama empat hari tanggal 6 s.d.9 Februari 2014 di Bandung resmi ditutup Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Minggu (9/2). Rakernas yang dihadiri oleh pejabat Eselon I, II, Pimpinan PTAN, Kakanwil Kemenag Provinsi, dan Kepala Balai menghasilkan sejumlah rekomendasi dan kesimpulan.

Berikut kesimpulan Rekernas oleh Tim atau Kelompok B.

 (1) Penyelesaian Rencana Peraturan Perundang-Undangan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (RPP PTKN)  agar dapat mengakomodir semua kepentingan PTKN;

(2) Diperlukan Regulasi Khusus yang menyangkut perubahan kelembagaan bagi PTKN  yang berada di Jawa dan di luar Jawa, terutama untuk PTKN di Wilayah Timur;

(3) Direktorat Jenderal mempelopori semangat perubahan kelembagaan pada PTKN;

(4) Tidak  boleh ada diskriminasi kebijakan terhadap pengembangan PTKN;

(5) Mempertegas Otoritas Kewenangan  Kementerian Agama dalam Bidang Akademik pada PTKN;

(6) Apresiasi terhadap tersusunnya Rencana Peraturan Perundang-Undangan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (RPP PTKN) namun demikian kami memohon untuk mempertimbangkan secara serius apa Urgensi Dewan Pertimbangan Pendidikan Tinggi masuk dalam RPP PTKN;

(7) Internasionalisasi PTKN dengan mendorong mobilitas dosen PTKN mengikuti forum-forum akademik tingkat Internasional;

(8) Membangun kerja sama antar PTKN (sesama PTKN tidak saling berkompetisi tetapi sebagai mitra);

(9) Terbentuknya Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se- Indonesia sebagai penyambung semua kepentingan PTKN, sekaligus sebagai media komunikasi PTKN. (dm/dm).

Kemenag RI: Kesimpulan Rakernas Kemenag 2014

Comments