Berita Kemenag: 5 Aksi Anggito Abimanyu Berantas Travel Umrah Bermasalah


Berita Kemenag: 5 Aksi Anggito Abimanyu Berantas Travel Umrah Bermasalah

Kategori berita: Terkini Artikel dimuat pada: 14 Mar 14, 16:31 WIB

detikNews - Jakarta, Peristiwa jamaah umrah yang terlantar akibat ulah penyelenggara atau pun travel perjalanan umrah kian menjamur. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu, punya jurus untuk mengatasinya.

Anggito memaparkan sedikitnya ada 5 kebijakan yang akan ditempuh guna penertiban penyelenggara atau travel perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Pertama, bekerjasama dengan imigrasi dan kepolisian dalam melakukan pengawasan langsung (on the spot) di bandara. "Di samping itu, bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura untuk membuka posko," kata Anggito dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (14/3/2014).

Ia mengatakan akan diberlakukan kewajiban pendataan kedatangan, pelayanan dan kepulangan jamaah secara elektronik kepada seluruh PPIU yang menyelenggarakan umrah mulai April 2014.

Ketiga, memutakhirkan data PPIU resmi melalui direktori haji khusus dan umrah, situs
www.haji.kemenag.go.id atau call center 500-425 untuk memperoleh informasi mengenai PPIU
resmi.
Berita Kemenag: 5 Aksi Anggito Abimanyu Berantas Travel Umrah Bermasalah
Selanjutnya, kata Anggito, mengaktifkan peran Kabid Haji di Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai travel resmi penyelenggara umrah. Terakhir, melakukan pengawasan kepada PPIU maupun calon PPIU dengan persyaratan perizinan yang lebih ketat.

Anggito menjelaskan sedikitnya 572 PPIU yang terdaftar hingga bulan Februari 2014. Angka tersebut meningkat 42 dibandingkan data pada akhir tahun 2013 yakni 430 PPIU.

Menurut dia, PPIU yang memiliki izin sebagai penyedia visa (visa provider) umrah adalah PPIU yang telah memiliki kerjasama dengan pihak pelayanan umrah di Arab Saudi, dan jumlahnya sebanyak 108 PPIU.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, provider visa umrah dapat mengalihkan visa yang diperoleh
dari pihak Kedubes Arab Saudi di Jakarta kepada penyelenggara/travel lainnya sepanjang travel
tersebut adalah PPIU yang mendapatkan izin dari Kemenag. Provider atau PPIU lainnya dilarang
melakukan kerjasama atau konsorsium dengan travel wisata yang bukan PPIU.

"Akhir-akhir ini beberapa travel provider atau PPIU telah melakukan kerjasama dengan non-PPIU
yang berakibat pada ketidakpastian terhadap pelayanan ibadah maupun pelayanan hotel dan
lainnya di Arab Saudi. Empat travel PPIU yang bekerjasama dengan travel non-PPIU dan tiga travel PPIU yang tidak membuat laporan keberangkatan umrah, telah kami berikan teguran tertulis keras dan akan dilakukan pemanggilan dengan sanksi yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Anggito.

Ia menambahkan lima Biro Perjalanan Wisata yang menelantarkan jamaah umrah telah dilaporkan ke pihak berwajib. (aan) Berita Kemenag: 5 Aksi Anggito Abimanyu Berantas Travel Umrah Bermasalah

Comments