Berita Kemenag: Korupsi Al Quran, Eks Pejabat Kemenag Dituntut 13 Tahun Penjara

Berita Kemenag:  Korupsi Al Quran, Eks Pejabat Kemenag Dituntut 13 Tahun Penjara
Merasa tuntutan sama persis dengan dakwaan, terdakwa ajukan pledoi.
NOV
Dibaca: 218 Tanggapan: 0
Korupsi Al Quran, Eks Pejabat Kemenag Dituntut 13 Tahun Penjara
Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: SGP
BERITA TERKAIT

    Pejabat Kemenag Ditahan Terkait Korupsi Al Quran
    Cederai Umat Islam, Perberat Vonis Zulkarnaen Djabar
    KPK akan Tahan Zulkarnaen Djabar
    ICW : Korupsi Al Quran, Super Nekat
    Tersangka Korupsi Al Quran Berjanji Tak Akan Lari
Berita Kemenag:  Korupsi Al Quran, Eks Pejabat Kemenag Dituntut 13 Tahun Penjara

Mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag Ahmad Jauhari dituntut pidana penjara selama 13 tahun. Penuntut Umum KPK Titik Utami juga meminta majelis hakim menghukum pensiunan pegawai negeri sipil ini dengan pidana denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Titik menyatakan, berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, perbuatan Jauhari telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1). Jauhari terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek penggandaan Al Quran TA 2011-2012

Selain itu, Titik meminta majelis menghukum Jauhari dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp100 juta dan AS$15 ribu. Namun, uang pengganti tersebut tidak perlu lagi dimintakan kepada Jauhari. “Terdakwa telah mengembalikan Rp100 juta dan AS$15 ribu ke KPK,” katanya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3).

Sebelum menuntut Jauhari, Titik terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Sejumlah hal memberatkan, diantaranya perbuatan Jauhari telah menciderai perasaan umat islam, menciderai lembaga Kementerian Agama, tidak menyesali perbuatannya, serta barang yang dikorupsi adalah kitab suci Al Quran.

Titik menguraikan, Jauhari bersama-sama Abdul Karim, Mashuri, Nasaruddin Umar, Zulkarnaen Djabar, Fadh El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alaydrus melakukan turut serta beberapa perbuatan korupsi dalam proyek penggandaan Al Quran TA 2011-2012 di Ditjen Bimas Islam, Kemenag. Akibatnya, negara dirugikan Rp27,056 miliar.

Perbuatan korupsi itu, menurut Penuntut Umum Rusdi Amin, telah memperkaya Jauhari Rp100 juta dan AS$15 ribu, pejabat Kemenag, Mashuri Rp50 juta dan AS$5000, PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara (PJAN) milik keluarga Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia Rp6,75 miliar, serta PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) Rp5,823 miliar.

Peristiwa pidana ini bermula ketika Ditjen Bimas Islam mendapatkan Pagu perubahan belanja dalam APBN-P TA 2011. Anggaran penggandaan Al Quran di Ditjen Bimas Islam dialokasikan sebesar Rp22,875 miliar. Zulkarnaen selaku Anggota Komisi VIII dari Partai Golkar dan Banggar DPR telah memperjuangkan penambahan anggaran Kemenag.

Zulkarnaen memanggil Fadh, Dendy, dan beberapa rekan Fadh ke ruang kerjanya untuk menginformasikan ada sejumlah dana on top yang akan dikucurkan ke Kemenag. Salah satunya, untuk proyek penggandaan Al Quran yang dilaksanakan Ditjen Bimas Islam. Zulkarnaen meminta Fadh dan Dendy melakukan pengecekan.

Fadh juga diminta Zulkarnaen untuk menjadi calo dalam pengurusan proyek yang akan dikerjakan Ditjen Bimas Kemenag. Menindaklanjuti arahan Zulkarnaen, Fadh bersama-sama Dendy dan rekannya bertemu Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, Sesdirjen Bimas Islam Abdul Karim, serta Jauhari di ruang kerja Nasaruddin.

Rusdi menjelaskan, dalam kesempatan itu, Fadh, Dendy, dan sejumlah rekannya memperkenalkan diri sebagai utusan DPR. Fadh memperkenalkan Dendy sebagai anak dari Zulkarnaen Djabar. Fadh lalu menginformasikan akan ada dana on top dari DPR untuk proyek penggandaan Al Quran senilai Rp22 miliar.

“Fadh memberitahukan dana itu milik DPR, sehingga pekerjaan penggandaan Al Quran nantinya agar diserahkan kepada Fadh dan kawan-kawan selaku utusan DPR Zulkarnaen Djabar. Saat itu, Nasaruddin Umar, Abdul Kadir, dan terdakwa (Jauhari) mengatakan siap membantu pelaksanaan proyek,” ujar Rusdi.

Pertemuan berlanjut pada 14 Agustus 2011. Fadh, Dendy, dan sejumlah rekannya menemui Abdul Karim. Fadh menghubungi Zulkarnaen dan memberikan telepon selulernya kepada Abdul Karim untuk berbicara dengan Zulkarnaen. Setelah itu, Fadh diminta berkomunikasi dengan Ketua ULP Ditjen Bimas Islam Mashuri mengenai proses lelang.

Tak berapa lama, Nasaruddin, Abdul Karim, dan Jauhari kembali melakukan pertemuan dengan Fadh dan Dendy di Hotel Bidakara Jakarta. Penuntut Umum Antonius Budi Satria menyatakan, pertemuan itu dilakukan untuk memastikan agar pekerjaan penggadaan Al Quran dikerjakan oleh rekanan yang dibawa Fadh, PT A3I.
Berita Kemenag:  Korupsi Al Quran, Eks Pejabat Kemenag Dituntut 13 Tahun Penjara
Jauhari kemudian memperkenalkan pimpinan PT A3I, Ali Djufrie kepada Nasaruddin. PT A3I sebelumnya juga pernah memenangkan lelang di Kemenag. Menanggapi perkenalan itu, Nasaruddin memberikan respon positif. Nasaruddin berpendapat, proyek penggandaan Al Quran memang lebih bagus dikerjakan oleh muslim, bukan non muslim.

Seiring proses lelang, Jauhari memerintahkan Ketua Tim ULP Mashuri untuk menghubungi Ali Djufrie untuk meminta dokumen penyusunan HPS dan spesifikasi teknis. Namun, menurut Antonius, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Alhasil, dari HPS dan spesifikasi teknis yang telah disusun berdasarkan dokumen dari PT A3I, Ditjen Bimas Islam mengumumkan PT Macanan Jaya Cemerlang dan PT A3I sebagai peserta lelang dengan penawaran terendah. PT Macanan ada di posisi nomor satu, sedangkan PT A3I berada di posisi kedua.

Tidak puas dengan hasil lelang, pada 28 September 2011, Dendy menghubungi Zulkarnaen. Dendy meminta Zulkarnaen memberitahu Nasaruddin bahwa PT Macanan adalah perusahaan milik non muslim. Zulkarnaen berhasil melobi Nasaruddin, sehingga PT A3I ditetapkan sebagai pemenang lelang penggandaan Al Quran TA 2011.

Perbuatan serupa juga dilakukan Jauhari bersama-sama Abdul Karim, Mashuri, Nasaruddin Umar, Zulkarnaen Djabar, Fadh El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alaydrus dalam lelang penggandaan Al Quran TA 2012. Ditjen Bimas Islam menetapkan PT Sinergi Pustaka Indonesia pimpinan Abdul Kadir Alaydrus sebagai pemenang lelang.

Proses dan pelaksanaan lelang dilakukan tidak sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Akibat serangkaian perbuatan tersebut, sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK tanggal 7 Oktober 2013, kerugian keuangan negara mencapai Rp27,056 miliar,” tutur Antonius.

Jauhari akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) untuk menanggapi surat tuntutan. Ia tidak terima dengan tuntutan 13 tahun penjara. “Ini kok sama dengan dakwaan. Selama sini sidang berbulan-bulan, apa artinya? Kami tentu akan mengajukan pledoi dari saya pribadi dan penasihat hukum,” tuturnya di persidangan. Berita Kemenag:  Korupsi Al Quran, Eks Pejabat Kemenag Dituntut 13 Tahun Penjara

Mantan Pejabat Kemenag Ahmad Jauhari Dituntut 13 Tahun Penjara
Senin, 17 Maret 2014 17:06 WIB
Mantan Pejabat Kemenag Ahmad Jauhari Dituntut 13 Tahun Penjara
Warta Kota/henry lopulalan
Tersangka kasus pengadaan Al-Quran Kementerian Agama Ahmad Jauhari untuk menandatangi berkas pelimpahan berkas atau P21 di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan Jumat (13/12/2013).
20131214_002812_ahmad-jauhari-segera-disidangkan.jpg   
Ahmad Jauhari Segera Disidangkan
20131025_ahmad-jauhari-ditahan-kpk_6774.jpg   
Ahmad Jauhari Ditahan KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Pejabat Kementerian Agama, Ahmad Jauhari dituntut pidana 13 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan atas dugaan tindak pidana korupsi proyek penggandaan Al Quran pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarkat (Bimas) Islam Tahun Anggaran (TA) 2011 dan TA 2012. Sehingga, merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.056.731.135.

"Menuntut, menyatakan terdakwa Ahmad Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Jaksa Titiek Utami ketika membaca tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/3/2014).

Terhadap Ahmad Jauhari juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 100 juta dan 15.000 dolar AS. Tetapi, karena uang tersebut sudah dikembalikan kepada KPK, maka uang yang dikembalikan tersebut dirampas untuk negara.

Dalam penjabarannya, Jaksa Rusdi Amin mengatakan bahwa Ahmad Jauhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Abdul Karim (Sesditjen Bimas Islam), Mashuri (Ketua Tim ULP), Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama), Zulkarnaen Djabbar (anggota DPR), Fahd El Fouz, Ali Djufrie dan Abdul Kadir Alaydrus telah menetapkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) sebagai pelaksana penggandaan Al Quran TA 2011.

Dalam penetapan PT A3I tersebut mengindahkan peraturan pengadaan barang dan jasa. Rusdi menjelaskan pemenangan PT A3I tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Mengingat, anggaran penggandaan Al Quran tersebut adalah milik DPR, dalam hal ini adalah Zulkarnaen Djabar.

Bahkan, selaku PPK, Ahmad Jauhari disebut memerintahkan Mashuri selaku Ketua Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menghubungi PT A3I yang dimiliki oleh Ali Djufrie terkait pengurusan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

"Kemudian terdakwa menyetujui (HPS) dan meminta Mashuri menandatangani HPS sebesar Rp 22.671.983.492," kata Rusdi.

Hingga akhirnya, pada 11 Oktober 2011, terdakwa selaku PPK menetapkan PT A3I sebagai pemenang lelang penggandaan kitab suci Al Quran tahun 2011. Padahal, terdakwa tahu bahwa saat itu HPS belum ada dan tahu bahwa sjak awal paket pekerjaan tersebut adalah titipan anggota DPR.

"Terdakwa tidak memiliki kewenangan tetapkan PT A3I sebagai pemenang lelang. Sebab, anggarannya dibawah Rp 100 miliar yang sesuai kewenangan seharusnya ditetapkan oleh Ketua ULP," ungkap Rusdi.

Karena itu, jelas bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Jauhari bertentangan dengan hukum. Apalagi, terdakwa menerima uang sejumlah Rp 100 juta dan 15 ribu dolar Amerika dari Ali Djufrie atau Abdul Kadir.

Demikian juga, untuk proyek penggandaan Al Quran TA 2012 dengan pagu anggaran Rp 55,075 miliar, terdakwa Ahmad Jauhari selaku PPK memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia. Padahal, diketahui bahwa titipan dari Zulkarnaen Djabar.

Selain itu, HPS dan sertifikasi barang disusun oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia. Padahal, proses lelang belum berjalan.

"Atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abdul Karim, Mashuri, Nasaruddin Umar, Zulkarnaen Djabbar, Fahd El Fouz, Ali Djufrie dan Abdul Kadir Alaydrus memenangkan PT A3I dan PT Sinergi Pustaka Indonesia, telah memperkaya terdakwa sebesar Rp 100 juta dan 15 ribu dolar Amerika, Mashuri sebesar Rp 50 juta dan USD 5.000, PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara (PJAN) milik keluarga Zulkarnaen Djabar sebesar Rp 6,750 miliar, PT A3I dengan Dirut Ali Djufrie sebesar Rp 5.823.571.540 dan PT Sinergi Pustaka Indonesia dengan Dirut Abdul Kadir Alaydrus sebesar Rp 21.233.159.595," kata Rusdi.

Atas perbuatannya, jaksa Antonius Budi Satria melanjutkan, merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.056.731.135 dari dua proyek penggandaan Al Quran. Menanggapi tuntutan tersebut, Ahmad Jauhari dan penasehat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada Senin (24/3) pekan depan.

"Ini kok sama dengan dakwaan. Selama ini sidang berbulan-bulan. Apa artinya? Kami tentu akan buat pledoi, dari saya pribadi dan penasehat hukum", kata Ahmad Jauhari.
Terkait #Ahmad Jauhari#korupsi Al Quran
Baca Juga

    Sadapan KPK: Fahd Rafiq Mengaku Staf Priyo Budi Santoso Tekan Pejabat Kemenag
    Merasa Dizalimi, Ahmad Jauhari Mau Ungkap Aktor Besar
    Berkas Penyidikan Tersangka Korupsi Alquran Dilimpahkan ke Jaksa KPK
    Jauhari Klaim Bukan Otak Korupsi Alquran
    Tersangka Korupsi Alquran Mengaku Menyesal
 



Eks pejabat Kemenag heran tuntutan jaksa sama dengan dakwaan
Reporter : Putri Artika R | Senin, 17 Maret 2014 16:59
Eks pejabat Kemenag heran tuntutan jaksa sama dengan dakwaan   
ilustrasi sidang tipikor. ©2013 Merdeka.com
Figure terkait

    KPK Berita KPK

Berita Terkait

    Saksi bangun pesantren dan nikahkan anak dari fee proyek Alquran Saksi bangun pesantren dan nikahkan anak dari fee proyek Alquran
    Dalam rekaman penyadapan, Fahd ngaku stafsus Priyo Budi Santoso
    Nasaruddin Umar minta anak buahnya 'bantu' proyek Alquran 2012

Merdeka.com - Mantan pejabat Kemenag Ahmad Jauhari bingung atas tuntutan Jaksa KPK yang sama dengan dakwaan. Jauhari yang dituntut 13 tahun penjara itu menduga keterangan para saksi yang dihadirkan tidak mempengaruhi dakwaan yang disusun oleh Jaksa KPK.

"Jadi mungkin sebelumnya saya memberikan tanggapan dulu, karena saya awam dengan hukum. Kok yang disampaikan dalam tuntutan ini masih sama dalam dakwaan tempo hari," ujar Jauhari yang mengenakan kemeja biru di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3).

Meski kebingungan, Jauhari tetap mengajukan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan Jaksa tersebut. Jauhari meminta waktu 10 hari untuk menyusun pembelaannya dan juga pembelaan dari pengacaranya.

"Selanjutnya tentu akan membuat pledoi saya pribadi dan tim pengacara, mungkin 10 hari jika diperkenankan," ujarnya.

Jauhari meminta waktu cukup lama itu lantaran ada salah satu pengacaranya, yang anaknya menderita sakit. "Karena terus terang satu penasihat hukum kami putranya sedang dirawat di RS," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Anas Mustakim mengatakan belum tahu apakah bisa mengabulkan permintaan Jauhari. Sebab, Jaksa KPK juga dibatasi waktu yakni seminggu untuk bersidang kasus ini.

"Karena Penuntut Umum diberi 1 minggu, kami usahakan. Jadi tetap persidangan ditunda sampai tanggal 24 Maret," ujarnya.

Mendengar keputusan hakim akan menggelar tanggal 24, Jauhari bersikeras waktunya tidak cukup. Akhirnya hakim pun mengabulkan permintaan Jauhari. "Ya hari Kamis 27 Maret," ujar Hakimnya.

Sebelumnya, Jauhari dituntut 13 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta dan subsider 6 bulan. Jauhari juga diminta bayar uang pengganti Rp 100 juta dan US$ 15 ribu. Namun, untungnya uang pengganti itu sudah dibayarkan kepada KPK.
[did]

KUMPULAN BERITA
# Korupsi Alquran

 

Comments