Kemenag RI: Semakin Berkualitas, Pendidikan Islam Sangat Diminati

Kemenag RI: Semakin Berkualitas, Pendidikan Islam Sangat Diminati

Cilegon (Pinmas) —- Minat masyarakat terhadap pendidikan Islam, baik pesantren maupun madrasah, sangat tinggi. Sekarang ini, banyak peserta didik yang ingin belajar di lembaga pendidikan Islam yang telah terbukti berkontribusi besar bagi pembangunan SDM Indonesia.

“Minat siswa dan siswi untuk belajar di lembaga pendidikan Islam sangat tinggi, perbandingannya 1:10,” terang Menteri Agama Suryadharma Ali ketika berkunjung ke Pesantren Al Inayah, Cilegon, Selasa (11/03).

Kenyataan ini menurut Menag mencirikan terus meningkatnya kualitas pendidikan Islam. “Pendidikan Islam saat ini terus meningkat kualitasnya dan pantas untuk dibanggakan,” ucap Menag.

Menurutnya, ciri dari meningkatnya kualitas pendidikan Islam saat ini adalah banyaknya masyarakat yang ingin mendidik anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Ciri lainnya adalah  peningkatan kualitas akademik itu sendiri di madrasah-madrasah atau di pondok pesantren.

“Sekarang, tidak sedikit siswa atau siswa madrasah yang menang dalam olimpiade sains,” kata Menag.

Kemenag RI: Semakin Berkualitas, Pendidikan Islam Sangat Diminati Menteri Agama mengaku bangga dengan prestasi siswa madrasah dalam gelaran kompetisi,  baiktingkat nasional atau pun internasional. “Tidak sedikit putra-putri kita yang belajar di madrasah dapat memenangkan Olimpiade Sains, baik tingkat nasional maupun internasional” ulang Menag.

Selain itu,  penguasaan bahasa asing siswa madrasah juga tidak kalah dengan lembaga pendidikan lainnya. Menag berkisah bahwa  dahulu Bahasa Inggris susah masuk ke ponpes atau madrasah. Namunsaat ini, banyak pondok pesantren dan madrasah yang mewajibkan penggunaan bahasa Inggris dan Arab dalam proses pembelajaran.

Menag mengaku bahwa minat masyarakat yang demikian tinggi perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan. Diakui Menag bahwa kapasitas di lembaga pendidikan Islam negeri masih belum cukup menampung para peserta didik yang ingin belajar di sana.

Menag pun mengapresiasi inisiatif masyarakat untuk mendirikan madrasah swasta dan karenanya bisa menjadi tempat belajar yang tidak kalah berkualitas di banding madrasah dan sekolah lainnya. (cw/mkd/mkd)
Wamenag: Memberantas Korupsi Adalah Jihad

Jakarta (Pinmas) —- Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa agama manapun, melarang tindak korupsi. Bahkan, tegas Wamenag, memberantas korupsi adalah jihad.

“Saya sering mempelajari berbagai kitab dan buku. Bahkan beberapa buku cetakan Itjen Kemenag, baik zaman Pak Jasin atau sebelumnya, banyak yang memuat ayat dan hadits yang menerangkan tentang haram dan bahayanya korupsi. Apa yang dilakukan Itjen ini, termasuk jihad. Dan jika mati saat menjalankan tugas, masuk surge,” terang Wamenag saat meresmikan lima program unggulan Inspektorat Jenderal Kemenag di kantor Itjen, Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (11/3).

Hadir dalam peresmian tersebut Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Irjen M Jasin, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Pendis Nur Syam, Dirjen Bimas Budha Jowo Wuryanto, Pgs Dirjen Bimas Kristen Oditha Hutabarat, serta Direktur Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedie A Rachim.

Adapun kelima program unggulan Itjen Kemenag yang dilaunching adalah Unit Pengendali Gratifikasi  (UPG), Whistle Blower System (WBS), Unit Pengelola  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Buletin Itjen News, dan Pojok Warung Kejujuran (PWK).

Wamenag menambahkan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW, pemberantasan korupsi diajarkan dan dikenal dalam Islam. “Dalam sebuah kitab, diterangkan tentang petugas pengumpul zakat yang melakukan tindak korupsi di Baitul Mall. Dia merasa, apa yang dilakukan adalah hak dia dan hadiah atas apa yang telah dilakukannya. Namun Nabi Muhammad SAW bertanya, bahwa apa yang telah ia lakukan bukan hadiah, melainkan korupsi (riswah),” jelas Wamenag.

“Apa jika kamu bukan sebagai pengumpul zakat, kamu akan mendapatkan hadiah itu? tanya Rasul SAW. Pengumpul zakat akhirnya menyerahkan harta yang menurutnya adalah haknya,” tambah Wamenag.

Wamenag juga menyayangkan jika ada orang yang mempermainkan fiqih dengan tujuan menolak menunaikan zakat. Wamenag lalu mencontohkan orang-orang kaya yang  mempermainkan fiqih  untuk menghindari zakat.

Menurutnya, ada juga orang yang ketika akan dilakukan perhitungan nishab atas harta kekayaannya, dia memberikan dulu sebagian hartanya kepada orang lain atau anak buahnya. Maksudnya agar harta yang dimilikinya tidak sampai batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Selang beberapa hari kemudian, harta yang dikasihkan kepada orang lain itu kemudian diminta lagi.

“Secara fiqih, hal ini sah dan boleh. Namun sangat disayangkan, jika hanya untuk menghindari menunaikan zakat, harus berbuat seperti itu,” sesal Wamenag.

Wamenag bersyukur, Kemenag dalam melakukan pelelangan, sudah memakai sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). “LPSE ini mampu menghemat anggaran hingga 14 %, senilai sekitar 1,2 Triliun. Suatu hal yang patut kita syukuri” ungkap Wamenag.

Sementara itu, dalam konferensi persnya, Irjen Kemenag M Jasin menerangkan, bahwa empat program yang dilaunching ini, selain Pojok Warung Kejujuran,  bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dan mengubah mindset para penyelenggara negara untuk taat hukum dan menjauhi gratifikasi.

“Kita harus melatih kejujuran kita. Bahkan, jika memang saya menerima gratifikasi atau siapa pun, anak buah saya sekalipun, boleh dan harus mengingatkan dan melaporkan kepada instansi, baik Itjen, maupun lainnya,” terang Irjen. (g-penk/mkd/mkd)
Diperlukan Penajaman Definisi Riswah Dalam Fiqih

Jakarta (Pinmas) – Keberadaan sejumlah regulasi tentang korupsi dan perkembangannya saat ini menuntut adanya pemikiran penajaman ulang konsep fiqh tentang korupsi (riswah). Sejauh ini, konsep korupsi dalam fiqih masih sederhana.Kemenag RI: Semakin Berkualitas, Pendidikan Islam Sangat Diminati

“Definisi fiqih tentang gratifikasi (riswah) yang sudah ada harus dipertajam kembali  agar lebih dekat dengan konteks perkembangan zaman,” terang Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar ketika melaunching 5 program upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) yakni, Wishtle Blower System (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Unit Pelayanan LHKPN (UP-LHKPN), Itjen News, dan Warung Pojok Kejujuran di kantor Itjen Kemenag, Jl. Fatmawati, Jakarta, Selasa (11/3).

Nasaruddin mengatakan bahwa  penajaman defenisi tentang riswah tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Fiqih yang berbicara tentang hibah dan sejenisnya harus ada penjelasan lanjutan, atau definisi tambahan.

Sementara itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat atas program aksi pencegahan korupsi ini sehingga bisa diterima masyarakat, Nasaruddin menyarankan agar menggunakan bahasa agama dan keterlibatan ulama.

“Banyak program pemerintah mengalami krisis partisipasi masyarakat, namun ketika menggunakan bahasa agama, respon masyarakat sangat tinggi,” terang Nasaruddin.

Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kemenag juga dilakukan melalui pendidikan anti  korupsi di madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama dan lembaga pendidikan dibawah naungan Kemenag.

Menurut Wamenag, apa yang dilakukan hari ini tidak hanya pencegahan, tapi juga upaya penyadaran. Ia menginginkan agar upaya yang telah dilakukan melalui program ini  selanjutnya diimplementasikan di seluruh jaringan Kemenag di seluruh nusantara, termasuk untuk ormas keagamaan agar sistem yang ada mampu memperbaiki kinerja organisasinya.

“Terobosan yang dilakukan ini  sudah bagus, dan berharap terus melakukan kreasi positif lainnya bagi upaya pencegahan korupsi,” imbuh Nasaruddin.

Tugas Itjen-lanjut Nasaruddin-sangat mulia dan penuh tantangan, terlebih dengan jumlah satker terbanyak dari kementerian/lembaga lain. Tugas auditor harus juga diiringi dengan peningkatan kualitasnya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Niat yang suci dalam pemberantasan korupsi adalah jihad,” tutur Wamenag.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenag juga mengingatkan untuk mewaspadai upaya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui mekanisme wakaf.

“Potensi  TPPU  melalui wakaf harus diwaspadai, itu sulit terdeteksi karena sangat tersamarkan” terang Wamenag. (dm/dm).

Comments