Kemenag RI; Wamenag: Libatkan Ulama Dalam Pemberantasan Korupsi

Kemenag RI; Wamenag: Libatkan Ulama Dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta (Pinmas) – Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap para ulama dapat dilibatkan dalam pemberantasan  korupsi dan cara pencegahannya. Sebab, upaya yang mengedepankan bahasa agama akan terasa lebih optimal hasilnya.

Wamenag mengemukakan hal itu ketika meluncurkan lima program Itjen Kementerian Agama, yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi  (UPG), Whistle Blower System (WBS), Unit Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Buletin ItjenNews, dan Pojok Warung  Kejujuran (PWK) di Jakarta, Selasa (11/03).

Acara tersebut dihadiri Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Pendidikan Islam Nur syam,  Dirjen Bimas Buddha Jowo Wuriyanto, sejumlah pejabat kementerian tersebut, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan KPK Dedi Rachim.

Menurut Wamenag, pengalaman Orde Baru dengan program keluarga berencana (KB) pada awalnya banyak ditolak berbagai pihak,  bahkan ulama pun ikut menolak dengan keras.Kemenag RI; Wamenag: Libatkan Ulama Dalam Pemberantasan Korupsi

“Barulah ketika Haryono Suyono memimpin Badan  Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat itu, maka program KB dijelaskan kepada para ulama,” katanya.

Setelah berhasil melakukan sosialisasi program KB  kepada lingkungan ulama, Haryono Suyono mendapat apresiasi dari  masyarakat luas, karena ia mendapat dukungan dari ulama.

“Muaranya, sukses tersebut membuat Presiden Soeharto  mendapat penghargaan internasional atas sukses KB di Tanah Air,”  katanya.

Oleh karena itu, lembaga antirasuah termasuk Itjen Kementerian Agama dan KPK perlu meningkatkan kerja sama dengan ulama  dalam memerangi korupsi. “Optimalisasi peran ulama di Tanah Air sangat penting dalam hal ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wamenag melihat banyak  pelibatan institusi pendidikan di lingkungan kementerian itu dalam  program antikorupsi, mulai dari madrasah, pondok pesantren hingga perguruan tinggi keagamaan. Oleh karena itu, Wamenag menolak penilaian dari  Direktur Pendidikan dan Pelayanan KPK Dedi Rachim bahwa jajaran Kemenag  belum berupaya meningkatkan pencegahan korupsi melalui lembaga  pendidikan keagamaan.

“Kita sudah melakukan sejak lama,” kata Wamenag.

Sementara itu, rencana aksi untuk mencegah dalam  pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sudah berjalan dengan baik.  (ess/ant/mkd) Kemenag RI; Wamenag: Libatkan Ulama Dalam Pemberantasan Korupsi

Comments