Haji Kemenag: Anggito: Kemenag Tidak Ingin Menguasai Dana Haji

Haji Kemenag: Anggito: Kemenag Tidak Ingin Menguasai Dana Haji

Jakarta (Pinmas) —- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu menegaskan bahwa tidak benar anggapan yang mengatakan Kementerian Agama ingin menguasai dana haji. Menurutnya, Kemenag sadar dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya untuk mengelola dana haji yang demikian besar.

“Kemenag sudah secara sadar melihat bahwa tidak mungkin secara institusi bisa mengelola uang haji yang sangat banyak ini. Sehebat apapun dirjen dan menterinya, itu tidak mungkin. Sebab kita punya keterbatasan sebagai pejabat publik yang bertugas melayani,” tegas Anggito ketika menjadi narasumber dalam dialog tentang Manajemen Pengelolaan Haji dan Pemberdayaan Ekonomi Umat yang diadakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Jakarta, Kamis (27/03) malam.

“Kita sudah sejak awal ingin memisahkan dana haji. Tidak betul anggapan bahwa kita ingin menguasai dana yang ada. Dana sebesar itu membutuhkan manajemen keuangan syariah yang handal,” tambahnya.

Menurut Anggito, Kemenag bahkan sudah melakukan evaluasi diri bahwa secara institusi memang tidak mampu. Namun demikian, lanjut Anggito, tetap harus ada Undang-Undang yang mengatur bahwa dana haji itu bisa dikelola oleh badan tertentu. Haji Kemenag: Anggito: Kemenag Tidak Ingin Menguasai Dana Haji

Dikatakan Anggito bahwa Kementerian Agama sekarang ini sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji yang di antaranya mengatur pembentukan badan pengelola keuangan haji.  Anggito juga mengakui bahwa sekarang ini Ditjen PHU sedang memasuki masa transisi dan itu digunakan untuk meletakan dasar pengelolaan keuangan haji yang baik supaya mempunyai nilai manfaat dan bagi hasil yang dapat memberdayakan jamaah haji dan  umat muslim (asnaf) lainnya.

“Kalau uang bisa dikelola dengan prinsip syariah yang modern dan profesional, maka diharapkan mempunyai nilai manfaat yang lebih sehingga dapat digunakan untuk pemberdayaan jamaah haji dan  asnaf lainnya,” kata Anggito.

Anggito menambahkan bahwa jIka dana haji sudah dikelola oleh badan khusus, maka hal itu akan  mengurangi beban Ditjen PHU yang paling berat. “Tidak ada institusi kementerian yang ada di Indonesia yang sehebat Ditjen PHU dari sisi mandatnya. Sebab, selama ini kita yang melakukan semuanya, mulai dari urusan ibadah, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan lainnya,” ujar Anggito.

“Ke depan konsentrasi Kemenag adalah pada masalah ibadah dan pelayanan. Pelayanan pun akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” imbuhnya.

Di hadapan ratusan aktivis PMII yang hadir, Anggito mengingatkan bahwa dana haji adalah uang titipan, bukan uang yg bisa dimanfaatkan untuk usaha. “Ini prinsip sesuai UU Haji Nomor 13 tahun 2008. Dana haji tidak bisa dipakai hal-hal lain kecuali untuk penyelenggaraan ibadah haji,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Anggito, ke depan kita akan memasuki era dana investasi haji setelah selesai RUU pengelolaan keuangan haji yang mengatur pemisahan antara regulator dengan ekskutor.“Kami dalam masa transisi. Beri kami kesempatan. Insya Allah kita akan terus lebih baik dari negara lainnya karena jumlah jamaah kita sangat besar,” pungkasnya.

Selain Ketua Umum Adin Jauharudin bersama pengurus pusat dan aktivis PB PMII, dialog haji ini juga dihadiri oleh Sekretaris  Ditjen Penyelenggaraan Haji Hasan Fauzi dan Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadlan Harisman. (mkd/mkd) Haji Kemenag: Anggito: Kemenag Tidak Ingin Menguasai Dana Haji

Comments