Kemenag RI: Menteri Agama: Jika Dikelola Pemerintah, Pendapatan Sertifikasi Halal Masuk Negara

Kemenag RI: Menteri Agama: Jika Dikelola Pemerintah, Pendapatan Sertifikasi Halal Masuk Negara
3 Maret 2014 | 19:29
Eddie Mutaqin - Timlo.net
dok.merdeka.com

dok.merdeka.com

Menteri Agama Suryadharma Ali
Kemenag RI: Menteri Agama: Jika Dikelola Pemerintah, Pendapatan Sertifikasi Halal Masuk Negara
Timlo.net – Kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal menjadi rebutan antara Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pemerintah lebih berwenang mengeluarkan sertifikasi halal dibandingkan MUI yang bukan lembaga pemerintah.

“Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang harus sebagai pihak pelaksana. MUI kan ormas, kalau MUI sebagai pelaksana, bisa jadi timbul kecemburuan ormas lain. Seperti Muhammadiyah, NU, Persis,” ujar Suryadharma kepada wartawan di Gedung DPR , Jakarta, Senin (3/3).

Menurut Suryadharma, pemerintah sebagai pelaksana UU lebih berhak untuk mengeluarkan sertifikasi halal dibanding MUI. Sebabnya, semua produk yang dinyatakan halal atau tidak, ada konsekuensi hukum di belakangnya. Baik produk dalam negeri atau pun produk dari luar negeri.

Lebih lanjut, Ketua Umum PPP itu menambahkan, RUU Jaminan Produk Halal sudah lima tahun diajukan untuk dibahas di Komisi Agama DPR . Pendapatan dari keluarnya produk halal yang diterima MUI selama ini, kata Suryadharma, tidak perlu dipertanggungjawabkan.

“MUI tidak perlu mempertanggungjawabkan pada pemerintah melalui Menag. Analoginya sama dengan RS swasta, beli alat rontgen, lab, lalu hasilnya enggak dilaporin. Karena RS Swasta investasi,” jelas Suryadharma.

Jika dikelola dan pemerintah sebagai pelaksana, tegas Suryadharma, maka uang pendapatan dari sertifikasi halal tersebut dapat masuk ke negara. “Kalau dikelola pemerintah, itu jadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” tandasnya. Kemenag RI: Menteri Agama: Jika Dikelola Pemerintah, Pendapatan Sertifikasi Halal Masuk Negara

Comments