Lansia Bisa Ajukan Permohonan Percepatan Menunaikan Ibadah Haji Tahun 2018

Karimun (Humas) – Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun H. Samsudin menyatakan bahwa bagi JCH yang lanjut usia (lansia) bisa mengajukan permohonan percepatan keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2018 ini.

“Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 140 tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler  Tahun 1438 H / 2017 M. Namun dengan harus memenuhi syarat yakni dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten, minimal umurnya sudah 75 tahun dan sudah mendaftar dibawah 1 Januari 2016 atau sudah 2 tahun lebih mendaftar hajinya.” Jelas H. Samsudin, Rabu, (7/3/2018) saat ditemui di ruang kerjanya.

 “Pengajuan permohonan bagi JCH lansia ini, masih menurut H. Samsudin harus diajukan segera akan akan diusulkan dulu ke Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau, dan perlu diketahui permohonan ini tidak otomatis disetujui, meski syaratnya sudah dipenuhi. Kita ajukan dulu kuota lansianya, nanti setelah disetujui baru akan disampaikan kepada jamaah yang bersangkutan.” Tambah Haji Samsudin.

Terkait dengan jamaah lansia ini juga boleh didampingi oleh mahram yang mempunyai hubungan istri, suami, anak kandung atau adik kandung yang dibuktikan dengan kartu Keluarga, akta nikah, akta kelahiran yang relevan dengan Jamaah Haji lanjut usia tersebut dengan syarat si mahram sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2016. H. Samsudin kembali mengingatkan bahwa ketentuan tersebut berdasarkan aturan yang lama, jika ada aturan atau ketentuan baru akan segera disampaikan kembali kepada masyarakat.

“Dari data yang kita miliki ada 29 orang jamaah calon haji kita yang umurnya memenuhi syarat untuk diusulkan masuk kuota lansia. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, tetap jamaah tersebut harus mengajukan permohonan dulu kepada kita baru kita usulkan ke provinsi. Bisa saja dikabulkan atau belum dikabulkan, tergantung kebijakan dari pemerintah pusat.” Tutup H. Samsudin.

Comments