Lukman: Aturan Tentang Pendirian Rumah Ibadah

Karimun (Humas) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun H. Lukman, Jum’at (2/3/2018) saat menyampaikan materi dalam kegiatan Pembinaan Manajemen Tempat Ibadah Agama Buddha yang berlangsung di ruang aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun menyampaikan bahwa pendirian tempat ibadah agama harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. .

"Saat ini aturan tentang pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri: Nomor  8/9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan  Umat Beragama, Pemberdayaan  Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20.a Tahun 2010 tentang FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat Provinsi Kepulauan Riau." jelas Lukman.

"Adapun pengertian Rumah ibadat sebagaimana diatur dalam PBM tersebut adalah bangunan yang  memiliki ciri-ciri   tertentu  yang   khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Dan yang menerbitkan IMB rumah ibadat ini adalah Bupati atau Walikota atas  rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dari FKUB Kabupaten." Tambah Lukman.

Selanjut, Lukman menjelaskan bahwa Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. 

"Prinsip yang harus dipahami dalam pendirian rumah ibadah yang pertama adalah pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Kedua pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. dan ketiga dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kab/kota atau provinsi." jelas Lukman.

Adapun persyaratan khusus dalam pendirian Rumah Ibadat, masih menurut penjelasan Lukman adalah adanya daftar nama dan KTP  pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa. Adanya eekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota. 

"Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PBM ini pada huruf  a  terpenuhi sedangkan persyaratan huruf  b  belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat." Tambah Lukman lagi.






















Comments