Sudir, S.Pd: Ketentuan Bantuan Sosial Keagamaan Buddha

Karimun (Humas) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun melalui Penyelenggara Buddha, Jumat (2/3/2018) melaksanakan kegiatan Pembinaan Manajemen Tempat Ibadah Agama Buddha yang diikuti sebanyak 25 peserta. Sudir, S.Pd. Penyelenggara Buddha yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan tentang Ketentuan Bantuan Sosial Keagamaan Buddha.

“Ada banyak jenis bantuan sosial keagamaan Buddha, namun untuk mendapatkan bantuan tersebut ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi serta harus dapat dipertanggungjawabkan.” Ungkap Sudir.

“Yang pertama adalah Bantuan Rehabilitasi atau Renovasi dan atau Pembangunan Rumah Ibadah Agama Buddha. Rumah ibadah agama Buddha yang dapat menerima bantuan ini yang telah memiliki tanda daftar rumah ibadah agama Buddha, yan secara aktif dipergunakan untuk kepentingan peribadataa, akan atau sedang dalam proses rehabilitasi, renovasi dan atau pembangunan dan telah memiliki status tanah yan sah.” Lanjut Sudir menerangkan.

Persyaratan yang harus dilengkapi adalah adanya permohonan yang  ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Kantor Kemenag Kab/ Kota dengan melampirkan Proposal bantuan dilengkapi dengan Rencana Anggara Biaya (RAB), Foto copy Tanda Daftar Tempat Ibadah, Foto Copy Rekening Bank atas nama Rumah Ibadah, Susunan Panitia Pembangunan yang disahkan Ketua Rumah Ibadah, Foto bangunan/bagian bangunan yang akan direhabilitasi/direnova, Foto lahan dan gambar rencana bangunan (site plan untu pembangunan.

“Adapun besaran bantuan yang akan diberikan untuk Pembangunan rumah ibadah agama Buddha untuk bantuan Rehabilitasi/Renovasi setinggi-tingginya Rp. 250.000.000,- dan untuk bantuan Pembangunan dialokasikan setinggi-tingginya 1 Milyar sesuai dengan ketersediaan dana dari pemerintah. Dan bantuan ini bisa saja dalam bentuk barang.” Tambah Sudir lagi.

Jika tadi bantuan untuk Rumah Ibadah, maka untuk  Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha juga disediakan dalam bentuk Dana atau Barang. Ketentuan Lembaga Keagamaan Buddha yang berhak menerima bantuan harus merupakan Organisasi yang pendiriannya telah memenuhi persyaratan dan memiliki Tanda Daftar Organisa Keagamaan Buddha,  Lembaga Keagamaan Buddha tersebut harus secara benar dan aktif berperan sebagai Organisa Keagamaan Buddha dan memilik Kantor Sekretariat Organisasi yang tetap dan aktif.

“Besaran dana bantuan yang dapat diberikan kepada Lembaga Keagamaan Buddha ini bisa mencapai 200 juta untuk Lembaga Keagamaan Pusat dan 50 juta untuk Lembaga Keagamaan Buddah di tingkat daerah. Tentunya tergantung ketersediaan dana dari pemerintah, dan tidak semuanya dapat  dikabulkan.” Lanjut Sudir.

Selain itu, masih menurut Sudir, ada juga bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Keagamaan Buddha dan atau Rumah Ibadah Agama Buddha. Bantuan ini bisa diberikan setinggi-tingginya 20 juta rupiah untuk lembaga pusat dan 5 juta rupiah untuk tingkat daerah. 

“Dan biasanya bantuan sarana dan prasarana ini diberikan dalam bentuk barang.” Kata Sudir.
Dan terakhir, ada juga Bantuan Proses Pensertipikatan Tanah Rumah Ibadah Agama Buddha, penerima bantua n adalah pengelola rumah ibadah yang telah teregristrasi di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

“Permohonan ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Kantor Kemeng Kab./Kota yang dilampiri proposal bantuan yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya Proses Pensertipikatan Tanah Rumah Ibada Agama Buddh, Foto Copy Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha dan Fotocop Rekening Bantuan atas nama Rumah Ibadah.” Terang Sudir lagi.

Seperti bantuan sosial pemerintah lainnya, Sudir menjelaskan bahwa tidak serta merta proposal yang diajukan langsung disetujui akan tetapi akan melalui beberapa proses, yakni tahap Verifikasi Proposal, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Keputusan Calon Penerima Bantuan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ada Perjanjian Kerjasama antar calo penerima bantuan denga PPK, Kwitansi bukti penerimaan bantuan yang telah ditandatangan oleh penerima bantuan dna PPK.

“Dan setelah menerima dana bantuan tersebut harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan bukti kwitansi dan jika masih ada sisa dana maka harus dikembalikan ke kas negara.” Tutup Sudir.

Comments