Komisi Informasi Kepri Melaksanakan Supervisi di Kantor Kemenag Kabupaten Karimun

Karimun (Humas) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun pada Selasa (15/5/2018) kemarin menerima kunjungan supervisi dari Tim Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Tim  Komisi Informasi Provinsi Kepri yang mensupervisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tersebut adalah Arifuddin Jalil, S.Ag.,M.I.Kom selaku Ketua Komisi Informasi Prov. Kepri dan Ferry M Manalu, S.Sos.,MM  sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepri serta didampingi 2 staf dari Komisi Informasi Provinsi Kepri.

Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. Endang Sry Wahyu, S.Ag. karena Kasubbag TU selaku PPID masih dalam perjalan dari Lingga menuju Karimun.

“Pelaksanaan supervisi ini sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik sebagai mendorong implementasi pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Kata Arifuddin Jalil.

Selanjutnya Arifuddin menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dibenahi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, yakni mengumumkan LHKPN/LHKSN Pimpinan dan pejabat di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Karimun, menyampaikan Tatacara Pengaduan Masyarakat dan menyiapkan  Formulir Pengaduan Masyarakat melalui Website.
“Selanjutnya yang perlu dibenahi adalah menampilkan regulasi dan data statistik yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun di Website sehingga masyarakat yang ingin mengetahui data di Kemenag Kabupaten Karimun bisa langsung mengambilnya di website.” Kata Arifuddin Jalil lagi.

Selain itu diminta juga menampilkan laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat  baik jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, dan penindakan atas pelanggaran di di Website Kemenag Kabupaten Karimun jika memang ada.

“Dan selanjutnya, dengan kemudahan teknologi zaman sekarang diharapkan pula dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun bisa mengembangkan atau menyiapkan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan terhadap permohonan informasi,” pinta Arifuddin Jalil.

Dan terakhir, Arifuddin Jalil juga meminta dilakukan pengujian konsekuensi atas permintaan data yang dianggap memiliki risiko dan adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Comments