H. Kholif Ihda Rifai Minta Jajarannya Segera Persiapkan Proses Pencairan Tunjangan

Karimun (Inmas) -  Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun H. Kholif Ihda Rifai meminta kepada semua pegawai yang terkait dengan pembayaran tunjangan agar segera menyiapkan berkas dan syarat terkait pencairan tunjangan.

“Semua pembayaran tunjangan saya minta untuk segera diproses dari sekarang, sehingga pada selesai bulan februari ini sudah bisa dibayarkan, baik itu tunjangan penyuluh agama Non-PNS, tunjangan guru PNS, guru Non-PNS dan tunjangan lainnya.” Pinta H. Kholif Ihda Rifai, Selasa (19/2/2019) saat menjadai pembina apel pagi ini.

Begitu juga terkait dengan proyek-proyek, H. Kholif  Ihda Rifai juga meminta untuk dipersiapkan dari sekarang proses dan tahapannya.

“Dari sekarang proses atau tahapannya sudah dibuat, seperti HVS dan lainnya, jangan menunggu bintang turun baru bekerja. Yang bisa diangsur, diangsur dari sekarang. Jangan ada kesan, kenapa tidak kerja, jawabannya menunggu bintang jatuh. Tidak bisa seperti itu. Jika semuanya sudah kita siapkan maka bulan April sudah bisa eksen atau go. Apalagi sekarang proyek atau lelang yang ada di MIN juga melekat pada kita.” Pinta H. Kholif Ihda Rifai.

Pada kesempatan tersebut ia juga mengingatkan kepada seluruh pegawai bahwa melaksanakan apel pagi itu termasuk salah satu tugas yang wajib dilaksanakan oleh pegawai.

“Jadi, begitu mendengar bel, bergegaslah. Karena di waktu apel pagi mungkin ada pengarahan atau informasi yang harus disampaikan. Apel juga bsia sebagai sarana untuk melakukan koordinasi dan memberi motivasi dari atasan kepada jajarannya.” Ungkap H. Kholif Ihda Rifai lagi.

Satu hal lagi yang diingatkan H. Kholif Ihda Rifai kepada jajarannya adalah agar dalam membuat surat-surat penting yang terkait keuangan untuk benar-benar memperhatikan konsiderannya dengan hati-hati. Seperti surat tugas, surat keputusan dan lainnya.

“Jangan sampai dalam membuat surat itu aturan dasar atau konsiderannya yang dipakai sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi atau ada aturan yang harus dicantumkan tetapi tidak dicantumkan seperti peraturan dari Menteri Keuangan, itu wajib dimasukkan sebagai dasar hukum sebagai dasar pencairan atau pembayaran.” Tutup H. Kholif. (zhir)


Comments