Kelompok Bimbingan Jamaah Haji Harus Mendapat Izin Dari Dirjen Haji dan Umrah

Karimun (Inmas) – Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun H. Endang Sry Wahyu mengingatkan kepada kelompok bimbingan maupun perseorangan yang melaksanakan kegiatan bimbingan haji bagi calon jamaah haji untuk mengurus izin terlebih dahulu.

“Selain bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh pemerintah  dalam hal ini Kementerian Agama, masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jamaah Haji yang biayanya dibebankan kepada Calon Jemaah Haji. Tapi harus mengajukan izin jika belum pernah melakukan kegiatan bimbingan atau mengajukan perpanjangan izin bagi yang sudah memiliki izin.” Ungkap H. Endang, Kamis (7/2/2019).

Hal tersebut, jelas H. Endang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh Perseorangan wajib paham mengenai syarat dan rukun ibadah haji sesuai dengan syariat islam, sudah berpengalaman melakukan Ibadah Haji dan memiliki sertifikat pembimbing manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Sedangkan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan harus memenuhi persyaratan, berbadan hukum yayasan atau perkumpulan; mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh PNS Kementerian Agama yang masih aktif; memiliki tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang perjalanan haji, kesehatan, dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik dan memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

“Selain harus memiliki rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi, mereka juga harus memiliki izin dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.” Tambah H. Endang lagi.

H. Endang juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalan haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Selanjutnya, Kelompok Bimbingan yang sudah mendapat izin wajib diakreditasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  Akreditasi ini dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap kelayakan dan kualitas bimbingan yang diberikan oleh Kelompok Bimbingan.” Kata H. Endang lagi.

Dan Bagi yang melanggar ketentuan bimbingan haji ini akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan atau pencabutan sertifikat pembimbing manasik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Bimbingan Haji. (zhir)

Comments