Ketentuan Umum Terkait Pelaksanaan UAMBN Tingkat MTs dan MA Tahun Pelajaran 2018-2019

Karimun (Inmas) – Selain Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, siswa madrasah tingkat MTs dan MA juga harus menghadapi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional atau lebih dikenal dengan UAMBN.

Berikut adalah ketentuan umum pelaksanaan UAMBN tingkat MTs dan MA Tahun Pelajaran 2018-2019 sebagaimana dijelaskan oleh salah satu Staf Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Tugiatno.

“UAMBN atau Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional adalah kegiatan pemetaan dan pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada jenjang MTs dan MA Adapun tujuan dari UAMBN ini adalah untuk pemetaan mutu pendidikan dan mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran Alqur’an Hadis, Fikih dan SKI pada jenjang MTs dan MA secara nasional.” Jelas Tugiatno.

Sementara fungsi dari UAMBN, masih menurut penjelasan Tugiatno lagi ada 3, yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu madrasah, sebagai umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran dan sebagai alat pengendali mutu pendidikan.

Pelaksanaan UAMBN juga menggunakan dua Moda Ujian, yakni UAMBN-BK dan UAMBN-KP.
UAMBN-BK adalah ujian yang menggunakan komputer/mobile apps sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Sedangkan UAMBN-KP adalah ujian yang menggunakan naskah soal dan lembar jawaban berbasis kertas dan menggunakan pensil.

“Namun diutamakan yang berbasis komputer.” Ungkap Tugiatno.

Untuk kelancaran pelaksanaan UAMBN ini, masih menurut Tugiato ada beberapa petugas yang ditugaskan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yakni:
  1. Tim Teknis UAMBN-BK adalah petugas di provinsi dan kabupaten/kota yang diberi kewenangan sebagai koordinator teknis dalam melakukan verifikasi madrasah sebagai peyelenggara UAMBN-BK
  2. Help Desk dalah petugas yang diberi kewenangan memberi layanan bantuan teknis UAMBN-BK bila terjadi kendala.
  3. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UAMBN-BK di ruang ujian.
  4. Teknisi adalah petugas pengelola laboratorium komputer di madrasah yang melaksanakan UAMBN-BK
  5. Pengawas Ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UAMBN-BK atau UAMBN-KP di ruang ujian
  6. Selain ada petugas UAMBN sebagaimana disebut diatas, juga ada petugas kepanitiaan UAMBN muali dari tingkat Pusat hingga tingkat satuan Pendidikan di Madrasah.
Kepanitiaan UAMBN meliputi, Panitia UAMBN tingkat pusat  itu ditetapkan melalui SK Dirjen Pendis, ada juga Panitia UAMBN tingkat provinsi yang SK-nya ditetapkan melalui SK Kakanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya Panitia UAMBN tingkat kab/kota yang SK nya ditetapkan melalui SK Kankemenag Kab/Kota dan terakhir Panitia UAMBN tingkat satuan pendidikan yang SK nya ditetapkan memalui SK Kankemenag Kab/Kota terdiri atas unsur madrasah penyelenggara dan madrasah bergabung.

Selanjutnya tentang ketentuan Madrasah Penyelenggara UAMBN, Tugiatno menjelaskan juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku. 

“Madrasah yang dapat melaksanakan UAMBN adalah madrasah yang telah memiliki izin operasional, telah terakreditasi, memiliki peserta ujian minimal 20 orang, jika memiliki peserta ujian kurang dari 20 orang dapat juga melaksanakan UAMBN dengan pertimbangan kelayakan dari Kanwil Kemenag Provinsi terlebih dahulu. Khusus pelaksana UAMBN-BK harus tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan dan memenuhi ketentuan teknis lainnya.” Jelas Tugiatno. 

Sementara Madrasah Penyelenggara  UAMBN-KP harus ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan syarat madrasah tersebut memenuhi kondisi tertentu seperti berlokasi di daerah bencana atau masuk dalam katagori wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, Tertinggal), rawan gangguan keamanan.

“Madrasah harus mengajukan permohonan sebagai madrasah penyelenggara UAMBN-KP kepada Panitia Pusat selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2019 kemarin.” Jelas Tugiatno.

Ketentuan dalam Penyiapan Bahan Ujian UAMBN-KP, penyusunan kisi-kisi, naskah soal disiapkan oleh Pusat, pencetakan naskah soal dan LJUAMBN-KP dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Penmad/Pendis dan biaya pencetakan naskah soal dan LJUAMBN-KP menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenag Provinsi.

“Terkait Pemeriksaan Hasil UAMBN, pemeriksaan Hasil Ujian UAMBN-BK menjadi tanggungjawab panitia tingkat pusat, pemeriksaan hasil UAMBN-KP menjadi tanggungjawab panitia tingkat provinsi dan pemeriksaan UAMBN-KP ini akan dilakukan dengan menggunakan alat pemindai (scanner).” Pungkas Tugiatno lagi. (-zhir)

Comments