H. Kholif Ihda Rifai Himbau ASN Kemenag Karimun Segera Melapor SPT Tahunan 2018

Karimun (Inmas) -  SPT Tahunan adalah kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan tiap tahun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Karena itu Kasubbag TU H. Kholif Ihda Rifai menghimbau kepada ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun untuk segera melapor SPT Tahunan 2018 sebelum akhir batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 31 Maret 2019.

“Berdasarkan email pemberitahuan dari ditjen pajak tertanggal 1 Maret 2018 bahwa sudah saatnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2018, dan harus dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret 2019. Karena itu saya himbau kepada seluruh ASN Kemenag Karimun untuk segera berkoordinasi dengan bendahara dan melapor SPT Tahunannya melalui e-filling.” Kata H. Kholif Ihda Rifai, Rabu (6/3/2019).

Meski batas waktu penyampaian SPT Tahunan 2018 paling lambat 31 Maret 2019 namun dari Ditjen Pajak menyarankan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebelum tanggal 16 Maret 2019.

Himbauan dari Kasubbag TU H. Kholif Ihda Rifai untuk segera melapor SPT ini adalah untuk menghindari dari berbagai permasalahan yang mungkin terjadi bila menyampaikan SPT dilakukan pada akhir bulan Maret 2019.

“Jadi perlu segera melapor SPT, jangan menunggu di akhir bulan Maret, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan jika dilaporkan di akhir bulan Maret seperti penolakan SPT karena laporan tidak lengkap atau sulit mengakses situs web e-filing karena banyak yang mengakses, atau harus ikut antrean panjang jika penyampaian langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan yang berat adanya resiko    pengenaan denda jika melewati batas waktu penyampaian 31 Maret 2019.” Jelas H. Kholif Ihda Rifai.

Menyampaikan SPT Tahunan adalah kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karenannya, terdapat sanksi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. (zhir)



Comments