Kegiatan Sosialisasi Anti Radikalisme dan Anti Hoax Bagi Kepala dan Guru Madrasah di Karimun

Karimun (Inmas) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun melalui Seksi Pendidikan Islam, Sabtu, (9/3/2019) menggelar kegiatan Sosialisasi Anti Radikalisme dan Anti Hoax Bagi Kepala dan Guru Madrasah di Karimun bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

“Kegiatan ini dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungan madrasah di Kabupaten Karimun sekaligus mengingatkan kepada Kepala dan Guru Madrasah agar tidak ikut-ikutan dalam membuat atau menyebar berita hoax. Saring sebelum Sharing informasi yang didapat di Media Sosial, baik di Facebook, Twitter, Instagram maupun Whatsapp.” Terang H. Jamzuri.

Kegiatan Sosialisasi Anti Radikalisme dan Anti Hoax ini diikuti oleh sekitar 60 peserta terdiri dari Kepala Madrasah dan Guru Madrasah se-Kabupaten Karimun.

Dalam penyampaiannya, H. Jamzuri mengutip pernyataan mantan Sekjen Kemenag RI, M. Nur Syam bahwa ciri-ciri dari faham radikalisme itu ada tiga, yakni pertama, jika ada seseorang atau kelompok mulai mempersoalkan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kedua, jika seseorang atau kelompok mulai mengkafirkan orang / kelompok lain yang tidak sealiran dengannya sehingga boleh diperangi, dan ketiga jika seseorang atau kelompok orang yang ingin mendirikan Negara Indonesia dengan dasar selain Pancasila.

Dan upaya untuk mencegah paham radikalisme tersebut Kementerian Agama sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan membentuk Team Cyber Anti-Radikalisme dan Anti-Narkoba, merview kegiatan/program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan Anti-Radikalisme dan Anti-Narkoba. mensosialisasikan ajaran agama yang santun, moderat, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara serta ajaran agama yang rahmatan lil’alamin

“Kemenag juga berupaya mencegah paham radikalisme dengan memberdayakan Peran Penyuluh Agama Fungsional/Penyuluh Non-PNS, Muballigh, Penceramah dan KUA Kecamatan dalam Upaya Pencegahan Paham Radikalisme ini, selain itu Kemenag juga memberdayakan Lembaga Pendidikan Agama Formal (RA/BA, MI, MTs dan MA) maupun Lembaga Pendidikan Agama Non-Formal (TKQ, TPQ, DTA dan Pondok Pesantren dalam upaya Pencegahan Paham Radikalisme kepada Santri/Siswa dan melakukan pemulihan Paham Radikalisme dengan melakukan penyuluhan dan konseling, misalnya,  terhadap eks-NAPI teroris.” Terang H. Jamzuri.

Kepada Kepala Madrasah dan Guru Madrasah se-Kabupaten Karimun tersebut, H. Jamzuri juga menyampaikan 8 point MOU yang sudah disepakati antara Kemenag, Kemendikbud dan BNPT dalam upaya mencegah paham radikalisme, yakni:

Pertama, penyebarluasan informasi tentang pencegahan paham radikal dan intoleransi pada satuan pendidikan;

Kedua, pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan yang berorientasi pada pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;

Ketiga, penguatan materi moderasi serta toleransi dalam keberagamaan sebagai pengembangan materi bahaya radikalisme dan intoleransi yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;

Keempat, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di bidang pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

Kelima, pertukaran data dan informasi serta tenaga ahli terkait upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;

Keenam, pelibatan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;

Tujuh, pengembangan materi pendidikan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;

Delapan, pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik yang berhadapan dengan hukum dan mengalami stigma akibat perbuatan yang bersumber dari paham radikal dan intoleransi.

Dan terakhir, terkait upaya mencegah penyebaran informasi Hoax, H. Jamzuri menekankan pentingnya 3 S, yaitu Saring Sebelum Sharing setiap informasi yang diterima.

“Pertama, pastikan check dan recheck kebenaran informasi dari suatu konten informasi, kedua, tidak asal sharing konten dari sumber yang tidak jelas, ketiga, bantu jelaskan atau klarifikasi kebenaran jika ada informasi atau konten yang hoax dan keempat, buat dan sebarkan konten-konten dan informasi yang positif-positif saja di media sosial. Jika ditemukan ada Kepala Madrasah atau Guru Madrasah kita yang terlibat paham radikalisme dan ikut membuat atau menyebar konten hoax ,segera melapor kepada saya, karena sesuai dengan ketentuan ada sanksinya bagi PNS Kemenag jika terlibat paham radikal atau ikut menyebarkan informasi hoax.” Tutup H. Jamzuri. (zhir)