Ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Karimun

Karimun (Inmas) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun H. Jamzuri telah  menetapkan ketentuan Pemakaian Kendaraan Dinas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemakaian Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

“Dalam rangka penyelamatan dan pengamanan aset kekayaan negara serta tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang menunjang kelancaran penggunaan kendaraan dinas baik dari segi teknis maupun ekonomis maka perlu ditetapkan keputusan tentang Penetapan Pemakaian Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun ini.” Kata H. Jamzuri, Jumat (8/33/2019).

Penetapan Pemakaian Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun ini mengacu kepada sejumlah peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.0/20166 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.0/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.0/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan sejumlah peraturan lainnya.

“Bagi pengguna atau pemakai Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun harus sanggup menyimpan, menjaga, merawat dan bertanggungjawab atas kendaraan dinas yang digunakannya.” Tegas H. Jamzuri.

Dalam Surat Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tersebut ada 1 Kendaraan Dinas Roda Empat dan 11 Kendaraan Roda Dua.

“Kendaraan dinas itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas operasional, jadi tidak boleh digunakan menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak sewajarnya. Tidak boleh juga dipindahtangankan kepada pihak lain. Harus bertangggungjawab jika terjadi kehilangan, artinya harus diganti. Selain itu harus bersedia dipinjamkan oleh unit kerja lain jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam rangka kepentingan dinas. Dan terakhir, jika terjadi mutasi atau pensiun pemegang kendaraan dinas tersebut harus dikembalikan dan tidak berhak menuntut ganti rugi atas segala biaya yang pernah dikeluarkan.” Tutup H. Jamzuri.

Comments