17 Guru Sekolah Minggu Buddha di Kabupaten Karimun Terima Insentif dari Kemenag Karimun

Karimun (Inmas) – Sebanyak 17 (tujuh belas) guru agama Sekolah Minggu Buddha (SMB) di Kabupaten Karimun pada tahun ini menerima bantuan insentif yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penyelenggara Buddha Sudir, Senin (8/4/2019)

“Pada tahun ini ada 17 guru agama Sekolah Minggu yang menerima bantuan insentif. Dan besaran dananya sebesar Rp. 250.000,- per bulan. Dan pada tahap pertama ini sudah dicairkan sebanyak 2 bulan, yakni bulan Januari dan Februari 2019.” Kata Sudir.

Ketujuhbelas guru  agama Sekolah Minggu Buddha (SMB) di Kabupaten Karimun yang menerima insentif tersebut adalah:

1 WAHYU DHYANITA ABHISEKHA dari SMB VIHARA SASANA DIEPA
2 DWI SANTI dari SMB VIHARA SASANA DIEPA
3 ROHANI SIANTURI dari SMB VIHARA SASANA DIEPA
4 TRIYONO SANTOSO dari SMB VIHARA DHARMA SHANTI
5 TRI WALUYO dari SMB VIHARA DHARMA SHANTI
6 SETIYARINI dari SMB VIHARA BUDDHA DIEPA
7 SUNARYO dari SMB VIHARA BUDDHA DIEPA
8 MEI SUSANTI dari SMB VIHARA BUDDHA DIEPA
9 PURWANTO dari SMB VIHARA BUDDHA  DIEPA
10 DWI HARIYANTO. dari SMB VIHARA BUDDHA DIEPA
11 YOGIE PRASETYO dari SMB VIHARA BUDDHA DIEPA
12 SUMIYATUN dari SMB VIHARA BUDDHA DIEPA
13 FITRI  ARIYANTI dari SMB VIHARA BUDDHA DIEPA
14 WURI HARJANTI dari SMB VIHARA VIMALAKIRTI
15 ELYSE SMB VIHARA VIMALAKIRTI
16 ANDRI PURWANTO dari SMB CITIYA CHING LONG MIAO
17 EKA FITRIANA dari SMB CITIYA CHING LONG MIAO

Diantara persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima insentif guru SMB ini adalah dengan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, diantaranya: adanya Surat Usulan Calon oleh Kepala SMB, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) oleh Kepala SMB, Surat Pernyataan + Materai, fotocopy Ijazah, Jadwal Kegiatan Mengajar, Daftar Nama Siswa, Fotocopy KTP, Foto-Foto Kegiatan Mengajar dan Absensi Guru.

“Bantuan insentif ini tidak boleh pegawai negeri sipil dan dibayarkan per bulan dengan besaran setiap bulannya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Tambah Sudir lagi. (zhir)

Comments