5 Sekolah Minggu Buddha di Karimun Terima Bantuan Operasional dari Kementerian Agama

Karimun (Inmas) – Sebanyak 5 (lima) Sekolah Minggu Buddha atau lebih dikenal dengan SMB di Kabupaten Karimun tahun ini menerima bantuan operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Besaran dana bantuan operasional yang diterima oleh masing-masing Sekolahh Minggu Buddha tersebut sebesar Rp. 20 juta per Lembaga.

Kelima Lembaga penerima bantuan operasional tersebut adalah:

1. SMB Vihara Sasana Diepa, Jl. A. Yani Meral, Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab.Karimun
2. SMB Vihara Buddha Diepa, Jl. Kampung Melayu No. 52 RT 05 RW 02, Kel. Teluk Air, Kec. Karimun, Kab. Karimun
3. SMB Vihara Dharma Shanti, Jl. Usman Harun No.38, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec.Kundur, Kab. Karimun
4. SMB Cetiya Arya Loka, Jl. Besar Kundur KM 24 RT 007/ RW 003 DS. III, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun
5. SMB Vihara Swarna Diepa, Jl. Besar Sawang KM.17, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun

Kelima Lembaga penerima tersebut merupakan hasil dari verifikasi dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima bantuan operasional SMB pada tahun ini sebagaimana disampaikan oleh Sudir, Penyelenggara Buddha Kantor Kemenag Kabupaten Karimun, Senin (8/4/2019) melalui pesan WA.

“Berdasarkan hasil verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan pemerintah yang diterima oleh Kementerian Agama Kabupaten Karimun, kelima nama Lembaga Keagamaan SMB tersebut dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk diberikan bantuan pemerintah.” Kata Sudir.

Adapun tujuan dari pemberian bantuan operasional ini, masih menurut penjelasan dari Sudir adalah untuk mendukung program dan kegiatan di bidang agama pada Lembaga Keagamaan Buddha dengan memberikan bantuan pemerintah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Dan bagi kelima Lembaga SMB tersebut, masih menurut penjelasan Sudir lagi, sebagai menerima bantuan harus melaksanakan beberapa kewajiban, yakni:
  1. Menggunakan bantuan sesuai dengan rincian rencana penggunaan yang tercantum dalam proposal permohonan Bantuan Pemerintah;
  2. Membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah disertai bukti-bukti pengeluaran / pembayaran;
  3. Menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan dan dokumen lainnya yang dianggap perlu; dan
  4. Menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  (zhir)


Comments