Insentif 5 Penyuluh Agama Buddha di Kabupaten Karimun Priode Januari-Februari Sudah Cair

Karimun (Inmas) – Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Sudir, memastikan bahwa insentif bagi 5 orang Penyuluh Agama Buddha Non-PNS untuk priode Januari dan Februari sudah dicairkan.

“Besaran insentif yang diterima Penyuluh Agama Buddha Non-PNS adalah sebesar 1 juta rupiah perbulan dan sudah dicairkan 2 bulan untuk priode januari dan februari 2019.” Kata Sudir, Senin (8/4/2019).

Kelima Penyuluh Agama Buddha Non-PNS tersebut merupakan hasil seleksi  yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kelimanya adalah:


  1. Kamarno dengan sasaran penyuluhan adalah di Vihara Vimalakirti Majelis MNSBDI (Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia) 
  2. Jurman, S.Kom dengan sasaran penyuluhan adalah di Vihara Buddha Diepa Majelis MBI (Majelis Buddhayana Indonesia) 
  3. Jemi Saputra dengan sasaran penyuluhan adalah di Vihara Swarna Diepa Majelis MBI (Majelis Buddhayana Indonesia) 
  4. Erman, dengan sasaran penyuluhan adalah di Vihara Dharma Shanti Majelis MBI (Majelis Buddhayana Indonesia) 
  5. Elvi Lindia Citra, S.Pd dengan sasaran penyuluhan adalah di Vihara Buddha Diepa Majelis MBI (Majelis Buddhayana Indonesia)


Keberadaan Penyuluh Agama Buddha Non-PNS ini adalah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Buddha khususnya di Kabupaten Karimun.

Untuk menjadi Penyuluh Agama Buddha Non-PNS ini harus mengikuti seleksi yang diadakan dengan melengkapi persyaratan berupa Surat ermohonan, Biodata Penyuluh, Surat Keterangan Bimbingan dan Penyuluhan, Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Penandatanganan Fakta Integritas, dan harus mengisi Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 

“Keberadaan penyuluh agama Buddha ini akan kita pantau dan monitoring bahwa jika ditemukan ada Penyuluh Agama ini yang dianggap tidak melaksanakan tugasnya atau tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW) sesuai ketentuan yang berlaku.” Tutup Sudir   

Untuk diketahui, meski penetapan SK Penyuluh Agama Buddha ini ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kepri akan tetapi penganggarannya dibebankan kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. (Zhir)

Comments