Penjelasan Hafriani, S.Kom. Usai Mengikuti Diklat Pelayanan Publik di Balai Diklat Padang

Karimun (Inmas) – Salah satu pegawai KUA Kecamatan Tebing, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Hafriani, S.Kom telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik di Balai Diklat Keagamaan Padang, Jl. Batang Kapur Nomor. 7 Padang.

“Kegiatan Diklat berlangsung dari tanggal 01 sampai 06 April 2019 kemarin di Balai Diklat Keagamaan Padang dan diikuti sebanyak 30 peserta perwakilan dari Provinsi Sumatra Barat sebanyak 10 orang, Provinsi Riau sebanyak 9 orang, Provinsi Jambi sebanyak 9 orang dan dari Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 orang.” Terang Ria, panggilan akrab Hafriani, Senin (8/4/2019).

Menurut penjelasan dari Ria, sejumlah materi terkait tentang layanan publik disampaikan dalam kegiatan tersebut yang bertujuan agar adanya peningkatan dalam Layanan Publik di lingkungan Kementerian Agama.

“Pelayanan Publik itu adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah.” Terang Ria lagi.
“Dan dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik, harus memenuhi 5 unsur, yakni pertama Jenis atau Produk Layanan. Kedua, adanya Syarat Pelayanan. Ketiga, adanya Waktu Pelayanan. Keempat, adanya memuat Tarif atau Biaya Layanan dan kelima adanya memuat Mekanisme atau Prosedur Layanan. Dan ditambah dengan Kontak Pengaduan atau Nomor yang bisa dihubungi untuk informasi lebih lanjut.” Tambahnya lagi.
Sedangkan untuk memberikan Pelayan Publik yang Prima, masih menurut penjelasan dari Ria, mengutip penjelasan dari narasumber, harus menerapkan 5 Prinsip Pelayanan Prima, yakni:

1. Lebih Baik ( Better)
2. Lebih Cepat ( Faster)
2. Lebih Baru ( Newer)
4. Lebih Murah ( Cheaper)
5. Lebih Sederhana ( More Simple) 

“Dan muaranya adalah pada Kepuasan Pelanggan atau Masyarakat yang kita layani.” Tambah Ria.

Selanjutnya Ria juga menjelaskan bahwa selain Undang-Undang Nomor UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB terkait Pelayanan Publik, dari Kementerian Agama juga telah mengeluarkan sejumlah aturan terkait Pelayanan Publik khusus bagi Kementerian Agama yang harus dijadikan Pedoman dalam memberikan Pelayan Publik, yakni:

  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik Kementerian Agama
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.


Terakhir, Ria juga menyampaikan Variabel Penilaian Standar Layanan Publik yang harus dipenuhi menurut standar dari Ombudsman RI, yakni:

  1. Adanya Standar Pelayanan yang meliputi, persyaratan, system mekanisme dan prosedur, produk pelayanan, jangka waktu penyelesaian dan biaya atau tarif,
  2. Adanya Maklumat Pelayanan,
  3. Adanya system Informasi Pelayanan Publik seperti ketersediaan Informasi Pelayanan Publik secara elektronik atau non-elektronik.
  4. Adanya sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Publik seperti ketersediaan ruang tunggu, toilet untuk pengguna layanan dan ketersediaan loket atau meja pelayanan.
  5. Adanya Pelayanan Khusus, seperti Kursi Roda, Jalur Pemandu, Ruang Menyusui dan lainnya,
  6. Adanya Pengelolaan Pengaduan, seperti Sarana Pengaduan melalui SMS/Telpon/Faxxx/Email atau lainnya, adanya informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan dan adanya pejabat pengelola pengaduan.
  7. Adanya Penilaian Kinerja, yakni sarana pengukuran Kepuasan Pelanggan,
  8. Adanya Visi, Misi dan Motto Pelayanan dan
  9. Adanya atribut yang dipakai oleh petugas pelayanan seperti penggunaan ID Card.  (zhir)


Comments