Kemenag Gelar Webinar Diseminasi Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (Foto: Fkusuma)

(Kemenag) --- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggelar Diseminasi Buku "Gratifikasi dalam Perspektif Agama" secara webinar.

Diseminasi Buku "Gratifikasi dalam Perspektif Agama" ini ikuti oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi. Hadir juga sebagai narasumber, Pimpinan KPK Nurul Ghufron, Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi KPK Sugiarto, dan Plt. Inspektur Jenderal, Muhammad Tambrin.

Webinar ini juga turut diikuti para Dirjen, Inspektur Wilayah di lingkungan Itjen Kemenag, Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Para Kakanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota se Indonesia.
 
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan kegiatan Diseminasi Buku "Gratifikasi dalam Perspektif Agama", ini merupakan sarana penyebarluasan kesadaran tentang pengendalian gratifikasi dari perspektif agama-agama di Indonesia. 

"Mari kita jadikan momentum yang baik ini untuk memperkuat realisasi program kerja Kementerian Agama agar lebih ber-integritas, menjunjung nilai-nilai ajaran agama, moral dan etika, khususnya dalam mendukung program pemberantasan korupsi agar terwujud pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government," kata Wamenag, Rabu (08/07) pagi.

Menurut Zainut Tauhid, pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah hal penting, bersifat imanen, dan mesti terinternalisasi oleh setiap pejabat dan penyelenggara, termasuk ASN di lingkungan Kementerian Agama RI dalam melaksanakan setiap program di periode Kabinet Indonesia Maju. 

"Tidak korupsi semestinya hadir bukan hanya pada perbuatan, melainkan sejak dari pikiran kita," kata Wamenag. 

Ia menambahkan, sebagai upaya pencegahan korupsi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kementerian Agama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyusun buku gratifikasi dalam perspektif agama-agama di Indonesia. 

"Buku ini menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman tentang gratifikasi kepada Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara (ASN), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan masyarakat umum," tandas Zainut Tauhid.

Salah satu fungsi Kementerian Agama, lanjut Wamenag, yakni membantu Presiden dalam membangun masyarakat melalui bidang agama. Kementerian Agama juga berperan sebagai penjaga moral dan etika bangsa, karena itu kita yang berada di lingkungan Kementerian Agama harus sadar pentingnya peran agama dalam bernegara. Termasuk peran pemuka agama, pembimbing masyarakat, dan penyuluh agama dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama. 

Langkah ini wajib dan harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama yang diwujudkan dengan tiga upaya.

Pertama, tidak melakukan pelayanan berlebihan dan/atau memberikan suatu pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Kedua, senantiasa menolak pemberian gratifikasi yang dilarang serta tidak menggunakan fasilitas dinas di luar aktifitas kedinasan.

"Dan ketiga, berusaha menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Demi menjaga nilai-nilai ajaran agama, moral dan etika," kata Zainut

"Saya minta saudara-saudara sekalian selaku pimpinan satuan kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama untuk melakukan diseminasi dan sosialisasi agar tidak menerima gratifikasi baik berupa bingkisan/ parcel, uang, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," tandas Wamenag.

Comments