Wamenag: ASN Kementerian Agama Wajib Tolak Gratifikasi

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (Foto: Fkusuma)

(Kemenag) --- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan, komitmen pengendalian gratifikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Kemenag pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, menggantikan PMA Nomor 24 Tahun 2015 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Hal ini diungkapkan Wamenag dalam sambutannya di gelaran Diseminasi Buku "Gratifikasi dalam Perspektif Agama" secara webinar kerjasama Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Menurut Wamenag, dalam PMA Nomor 34 Tahun 2019, diatur bahwa pegawai wajib menolak gratifikasi ilegal. Yaitu, pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Sedangkan kategori gratifikasi dibedakan menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. 

"Sebagai Aparatur Sipil Negara, saudara-saudara wajib memahami kategori gratifikasi baik yang wajib dilaporkan, maupun yang tidak wajib dilaporkan, sehingga pemahaman tersebut dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban," tegas Wamenag, Rabu (08/07).

Turut menjadi narasumber dalam webinar ini, Pimpinan KPK Nurul Ghufron, Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi KPK Sugiarto, dan Plt.Inspektur Jenderal Muhammad Tambrin.

Webinar ini juga diikuti para Dirjen, Inspektur Inspektur di lingkungan Itjen Kemenag, Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Para Kakanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota se Indonesia.

Comments