Melihat Sinergi Bimas & Lembaga Keagamaan dalam Penceramah Bersertifikat Buddha

 

Melihat Sinergi Bimas & Lembaga Keagamaan dalam Penceramah Bersertifikat Buddha

  • Jum'at, 11 September 2020 11:23 WIB
Dirjen Bimas Buddha Caliadi. (Foto: Daniel)

Jakarta (Kemenag) --- Ditjen Bimas Buddha terus bersinergi dengan Lembaga Keagamaan Buddha dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama umat. Sinergi juga dilakukan melalui penyebarluasan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan.

Dirjen Bimas Buddha Caliadi mengatakan bahwa penyebarluasan pesan-pesan baik tersebut dilakukan para rohaniwan Buddha. Mereka adalah orang yang telah bersedia hati untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan agama Buddha dengan menjalankan kehidupan spiritual dan atau ditetapkan oleh Lembaga Keagamaan Buddha (Sangha/Majelis/Parisadha).

"Ditjen Bimas Buddha memberikan pembinaan dan pelayanan keagamaan dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan persuasif melalui Lembaga Keagamaan Buddha," ujar Caliadi di Jakarta, Jumat (11/09).

"Secara nyata, Lembaga keagamaan Buddha telah berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran umatnya untuk saling menghormati dan menghargai. Banyak kegiatan baik sosial, kemanusiaan, keagamaan dan bahkan kebangsaan yang  sudah dilakukan sehingga menunjang terciptanya kerukunan," sambungnya.

(Grafik jumlah rohaniwan Buddha berdasarkan kelompok usia)

Menurut Caliadi, Ditjen Bimas Buddha senantiasa membangun kemitraan dengan Lembaga keagamaan Buddha dalam mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama.  Berbagai kegiatan dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan penguatan kepada para tokoh-tokoh agama Buddha dan juga para rohaniwan agama Buddha sebagai pemimpin umat melalui dialog, workshop, dan seminar terkait kerukunan. 

Materi pokok yang disampaikan, kata Caliadi, meliputi: pendalaman pemahaman terhadap regulasi kerukunan umat beragama, pendalaman terhadap regulasi kehidupan beragama yang moderat, peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, promosi kerukunan umat beragama, dan penyampaian pesan keagamaan yang damai. 

Lembaga Keagamaan Buddha, baik Sangha, Majelis, atau Parisadha,  juga melakukan fungsinya dalam pembinaan umat guna meningkatkan kualitas keimanan (saddha) dengan belajar dharma (pariyatti). Sehingga, umat memperoleh pengetahuan dharma yang mendalam, dan melakukan kebajikan sesuai pengetahuan dharma yang dimilikinya (patttipati). 

(Grafik jumlah rohaniwan Buddha berdasarkan Lembaga Keagamaan Buddha)

Secara umum, lanjut Caliadi, proses pembinaan disusun dalam tiga tahapan. Pertama, tahap pemula yang ditujukan kepada umat Buddha yang baru mengenal Agama Buddha. Kedua, tahap madya yang ditujukan kepada upasaka/upasika yang telah mengenal dharma dengan baik sehingga mampu menyampaikan dharma kepada umat dengan baik dan benar. Dan ketiga, tahap lanjutan yang ditujukan kepada upasaka/upasika yang dengan sukarela ingin dan telah menjadi pandita/Pembina umat secara aktif. 

"Pada tahap lanjutan inilah para pandita diberikan peningkatan kualitas pengetahuan dharma dan kemasyarakatan serta kebangsaan, sehingga dapat membimbing umat agar memiliki keimanan (saddha) yang kuat, pengertian dharma yang benar, dan dapat menjalankan kehidupannya sebagai umat dan warga negara Indonesia yang baik," jelasnya.

Sertifikat & Kartu Rohaniwan

Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Supriyadi menerangkan, proses pembinaan tahap lanjutan dilakukan melalui kursus atau upgrading sesuai jenjangnya. Setiap menyelesaikan satu tahapan, para pandita mendapat sertifikat. Mereka lalu diangkat sebagai rohaniwan dalam beberapa tingkatan mulai dari pandita muda, pandita madya, dan pandita utama atau maha pandita. 

Sebutan pandita sesuai tingkatan tersebut memberikan gambaran atas masa pengabdian dalam pembinaan dan ruang lingkup pelaksanaan tugasnya sebagai pandita. Ini sesuai ketentuan yang diatur dalam setiap Lembaga Keagamaan Buddha masing-masing.

Kondisi yang sama juga diberlakukan pada Lembaga Keagamaan Buddha dalam wadah Sangha. Menurut Supriyadi, untuk menjadi anggota sangha, seseorang harus sudah meneguhkan dirinya untuk memasuki hidup tidak berkeluarga. Itu dilakukan setelah melalui tahapan proses pelatihan kebhikkhuan yang dimulai dari tahapan latihan sementara (pabbajja sementara), kemudian latihan selama satu tahun (pabbajja samanera) dengan bimbingan bhikkhu thera. 

"Apabila selama satu tahun menjalani kehidupan sebagai samanera (pabbajjita) dapat dilalui dengan baik maka samanera tersebut baru dapat memasuki kehidupan kebhikkhuan sesuai dengan tata cara yang berlaku di lingkup Sangha masing-masing," jelas Supriyadi.

Jadi, rohaniwan dalam agama Buddha ada dua, pandita dan bhikkhu. Pandita adalah rohaniwan yang masih menjalankan kehidupan sebagai perumah tangga. Bhikkhu adalah rohaniwan yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Keduanya memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing.

(halaman depan Kartu Rohaniwan Buddha)

"Secara umum tugas pandita adalah membantu dan mendukung tugas para bhikkhu dalam pelayanan dan pembinaan keumatan," tegasnya.

Karena itu, lanjut Supriyadi, peran rohaniwan agama Buddha dalam pembinaan umat sangat penting. Keberadaan rohaniwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembabaran dharma. Melalui para rohaniwan itulah pesan-pesan keagamaan dapat tersampaikan dan yang tidak kalah pentingnya adalah para rohaniwan tersebut menjadi panutan bagi umat di lingkup majelis masing-masing serta di masyarakat.

Rohaniwan Buddha tersebar dalam berbagai wadah Lembaga Keagamaan Buddha di seluruh wilayah Indonesia. Maka, menjadi tugas Ditjen Bimas Buddha untuk menyusun norma, standar, dan kriteria dalam pembinaan dan pelayanan rohaniwan. Untuk kepentingan itulah Ditjen Bimas Buddha menerbitkan ketentuan dengan memberikan Kartu Rohaniwan sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada para rohaniwan dalam menjalankan tugasnya membina, melayani, dan membabarkan dharma. 

"Para rohaniwan yang telah mendapatkan Kartu Rohaniwan selain dapat menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah hukum Indonesia juga secara khusus akan mendapatkan pembinaan, pelayanan dan fasilitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha," tutur Supriyadi.

(halaman belakang Kartu Rohaniwan Buddha)

Penerbitan Kartu Rohaniwan agama Buddha ini dilakukan melalui mekanisme pengusulan dari Lembaga Meagamaan Buddha (sangha/majelis/parisadha). Lembaga tersebut syaratnya sudah memiliki nomor registrasi sebagai lembaga keagamaan Buddha di Ditjen Bimas Buddha secara berjenjang dari tingkat daerah, wilayah dan pusat. "Setelah melalui proses verifikasi dan validasi data baru Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan Kartu Rohaniwan agama Buddha," jelasnya.

Kartu Rohaniwan Agama Buddha dibuat dalam bentuk dua muka. Kartu ini dicetak di atas PVC putih ukuran 8,5 cm x 5,5 cm. Pada halaman muka memberikan informasi lambang dan insitusi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Nomor Registrasi, foto diri, dan barcode.

Nomor registrasi setiap rohaniwan terdiri atas 18 digit angka yang merupakan susunan dari: kode klasifikasi tingkat rohaniwan 1 digit, kode Lembaga 3 digit, kode tahun lahir 4 digit, kode bulan lahir 2 digit, kode tanggal lahir 2 digit, jenis kelamin 1 digit, kode nomor urut 5 digit.

Sedangkan halaman belakang, memberikan informasi tentang identitas rohaniwan (nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, Lembaga keagamaan yang menaungi, alamat) dan cap/tanda tangan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Proses pencetakan kartu rohaniwan tersebut dilakukan dengan aplikasi sederhana secara elektronik. Sehingga, secara langsung Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha juga memiliki data base Rohaniwan Agama Buddha.

Comments